Aspek keterbukaan informasi juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Zahrul meminta perusahaan terlebih dahulu menyampaikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat gampong yang menjadi lokasi rencana kegiatan land application.
Ia turut mendorong pembentukan pola pengawasan partisipatif dengan melibatkan unsur pemerintahan gampong, mulai dari Keuchik, Tuha Peut, hingga perwakilan pemuda. Dengan keterlibatan tersebut, pelaksanaan kegiatan perusahaan diharapkan dapat dipantau secara terbuka dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
“Pada prinsipnya, kami tidak menolak rencana pemenuhan baku mutu emisi maupun pemanfaatan air limbah tersebut. Yang terpenting, seluruh persyaratan lingkungan dipenuhi, kepentingan masyarakat dilindungi, dan proses pengawasannya dilakukan secara transparan,” tegasnya.
Zahrul menambahkan, keberadaan investasi semestinya menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara perusahaan, pemerintah, serta masyarakat perlu terus dijaga agar tidak muncul persoalan sosial di kemudian hari.
Sementara itu, perwakilan PT Juliprima Kentjana menyatakan kesediaannya untuk memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan serta memperhatikan berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Kecamatan Teunom dan Pemerintah Gampong Pasi Timon.
Sebagai tindak lanjut pembahasan, Tim Uji Kelayakan akan melaksanakan verifikasi langsung ke lapangan. Tim juga akan melakukan penyempurnaan dokumen teknis dan meninjau kembali lokasi lahan yang diusulkan untuk kegiatan pemanfaatan air limbah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari proses penilaian guna memastikan rencana kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan teknis dan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat. (Adv)
