Seprianto juga mengungkapkan bahwa dari 35 kabupaten yang diajukan untuk mengikuti RPLP2B, sebanyak 31 kabupaten, termasuk Aceh Jaya, berhasil memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan ketahanan pangan di Aceh.
“Permasalahan pertanian saat ini tidak memandang apa jenis penyakit yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, dengan adanya pendekatan ini, pertanian di Aceh Jaya akan semakin maju. Kami di bidang perlindungan lahan akan mendorong pertanian menuju perlindungan lahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPL2B. Kami berharap dukungan penuh dari Bupati dalam mengatasi masalah pertanian di Aceh Jaya,” tambahnya.
Ir. T. Mufizar, Plt. Kepala Dinas Pertanian Aceh Jaya, dalam paparannya juga menjelaskan tentang luasan penggunaan lahan di Aceh Jaya, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang tahun 2016, mencapai lebih dari 12.000 Hektar. Namun, setelah dilakukan pengecekan ulang pada tahun 2019/2020, luasan lahan pertanian di Kabupaten Aceh Jaya menjadi sekitar 8.943 Hektar, sesuai dengan keputusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN).
Untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2009, Kementerian RI, melalui Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan, melakukan pemetaan dengan rekomendasi perlindungan LP2B pada 6 kabupaten di Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian pada tahun 2003 ini dilakukan Groud Check kembali oleh Tim Teknis Bersama dengan para penyuluh pertanian, hasil pemetaan menunjukkan luasan lahan LP2B seluas 7.350 Hektar.
Kegiatan sosialisasi dan koordinasi RPLP2B ini merupakan langkah positif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Jaya. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tetap berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan lahan pertanian pangan demi kesejahteraan masyarakat.
