Aceh Jaya, Berita Aceh Jaya — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya, Muhammad Jamin, menyoroti menurunnya semangat sejumlah pihak dalam memperjuangkan aspirasi rakyat terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Ia menilai, kebijakan tersebut perlu dikaji dan disikapi secara arif agar tidak berdampak negatif terhadap pembangunan daerah.
Menurut Muhammad Jamin, kebijakan efisiensi anggaran sejatinya bertujuan baik untuk menjaga stabilitas fiskal nasional. Namun, penerapannya kerap menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah karena setiap daerah memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda.
“Kebijakan efisiensi anggaran memang penting, tetapi pemerintah pusat harus memahami bahwa kondisi di daerah seperti Aceh Jaya berbeda dengan wilayah lain. Jangan sampai semangat memperjuangkan kepentingan rakyat daerah justru melemah karena keterbatasan ruang fiskal,” ujar Muhammad Jamin, Rabu (22/10).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa agar kebijakan efisiensi anggaran dapat berjalan efektif tanpa menghambat pelayanan publik, pemerintah pusat perlu melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya:
1. Meningkatkan komunikasi dengan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat diharapkan lebih terbuka dalam menjelaskan tujuan, manfaat, dan mekanisme kebijakan efisiensi anggaran, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di daerah.
2. Memberikan pelatihan dan pendampingan teknis.
Kapasitas aparatur daerah perlu diperkuat agar mampu melaksanakan kebijakan efisiensi dengan tetap menjaga kualitas layanan publik.
3. Memberikan fleksibilitas bagi daerah.
Muhammad Jamin menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan kebijakan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan kebijakan efisiensi benar-benar efektif serta tidak menghambat jalannya program pembangunan di daerah.
Muhammad Jamin juga menyinggung bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat mempengaruhi laju pembangunan di Aceh Jaya, khususnya di sektor infrastruktur dan layanan sosial. Menurutnya, daerah seperti Aceh Jaya yang masih berfokus pada peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat membutuhkan dukungan kebijakan yang adaptif dan berpihak.
“Daerah seperti Aceh Jaya sedang berjuang mempercepat pembangunan. Jadi, kebijakan pusat harus memberi ruang agar aspirasi daerah tetap tersalurkan dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” ujarnya menegaskan.
Politisi yang dikenal vokal dalam memperjuangkan isu-isu pembangunan daerah ini juga menyerukan agar seluruh elemen pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, tetap menjaga komitmen dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di tengah dinamika kebijakan nasional.
“Kita tidak boleh kehilangan semangat. Tugas kita adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pusat benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Aceh Jaya dan daerah lain di Indonesia,” tutup Muhammad Jamin.
