Aceh Jaya, Berita Aceh Jaya – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPKB) menggelar rapat koordinasi dengan para Imum Mukim dan Penjabat (Pj) Imum Mukim dari seluruh wilayah Aceh Jaya, Selasa (6/10/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan inventarisasi dan penataan aset mukim serta langkah awal persiapan pemekaran wilayah mukim.
Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Dahrial Saputra, mengatakan bahwa pengelolaan aset mukim membutuhkan perhatian serius agar seluruh kekayaan yang dimiliki dapat tercatat secara administratif dan memiliki status yang jelas.
Menurutnya, pendataan yang akurat menjadi dasar penting dalam mewujudkan pengelolaan aset yang tertib, sekaligus memastikan pemanfaatannya dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan masyarakat di masing-masing mukim.
Ia menilai, upaya tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif para Imum Mukim dalam melakukan identifikasi dan melengkapi data aset di wilayah masing-masing.
Selain persoalan aset, forum koordinasi itu turut membicarakan persiapan rencana pemekaran wilayah mukim di Kabupaten Aceh Jaya. Dahrial menjelaskan bahwa rencana tersebut perlu melalui tahapan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan sejumlah aspek, mulai dari kondisi geografis, kelengkapan administrasi pemerintahan, jumlah gampong hingga kebutuhan pelayanan publik.
Ia menekankan bahwa pemekaran mukim harus memiliki tujuan yang jelas, terutama dalam mendorong pemerintahan mukim agar lebih efektif dan mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat.
“Pemekaran bukan sekadar membentuk atau membagi wilayah administratif baru. Hal yang lebih utama adalah bagaimana kebijakan tersebut nantinya mampu mendekatkan pelayanan, meningkatkan efektivitas pemerintahan, serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di tingkat mukim,” jelas Dahrial.
Dahrial juga mengharapkan dukungan dan partisipasi seluruh Imum Mukim maupun Pj Imum Mukim, baik dalam proses pendataan aset maupun penyampaian berbagai masukan mengenai kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Ia menyebutkan, kesamaan pemahaman dan koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah kabupaten dengan unsur pemerintahan mukim sangat diperlukan agar seluruh proses dapat berjalan secara sistematis dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Melalui pertemuan tersebut, DPMPKB Aceh Jaya berharap terbangun kesepahaman bersama dalam memperkuat administrasi pemerintahan mukim, mewujudkan pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel, serta mempersiapkan kebijakan penataan wilayah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
