Aceh Jaya, Berita Aceh Jaya – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai langkah memperkuat pengawasan angkutan barang, menekan pelanggaran kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), serta menjaga ketahanan infrastruktur jalan di daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Bupati Aceh Jaya, Safwandi, saat menerima audiensi perwakilan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, di Ruang Rapat Pendopo Bupati Aceh Jaya, Jumat (6/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Safwandi menyambut baik penjajakan pembangunan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor. Ia berharap keberadaan UPPKB nantinya dapat memperkuat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang, terutama yang beroperasi dengan ukuran maupun beban muatan tidak sesuai ketentuan.
Menurut Safwandi, praktik pengangkutan barang secara berlebihan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Selain meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan, kendaraan dengan muatan melebihi batas juga dapat mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
Ia menegaskan, jalan merupakan salah satu fasilitas publik yang memiliki peran strategis dalam menunjang mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang, serta aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemeliharaannya harus didukung dengan pengawasan terhadap kendaraan yang melintas.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada prinsipnya mendukung rencana pembangunan UPPKB. Kita berharap keberadaan fasilitas ini nantinya dapat membantu menciptakan ketertiban angkutan barang, sehingga kendaraan yang melintas benar-benar memenuhi ketentuan yang berlaku,” ujar Safwandi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa menjaga kualitas jalan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui pembangunan dan pemeliharaan, tetapi juga membutuhkan kepatuhan seluruh pengguna jalan, termasuk perusahaan dan pengusaha angkutan barang.
Safwandi berharap pengawasan terhadap kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih dapat dilakukan secara lebih optimal. Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran negara dapat memberikan manfaat lebih lama dan tidak cepat mengalami kerusakan akibat aktivitas angkutan yang melampaui batas kemampuan jalan.
Ia juga meminta agar pembahasan mengenai pembangunan UPPKB dapat dilanjutkan melalui komunikasi dan koordinasi teknis antara BPTD Kelas II Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing serta ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap komunikasi dan koordinasi antara BPTD dengan pemerintah daerah terus berjalan. Pada prinsipnya, kami siap memberikan dukungan terhadap program yang bertujuan meningkatkan keselamatan berlalu lintas, menertibkan kendaraan angkutan barang, serta menjaga kondisi infrastruktur jalan di Aceh Jaya,” tambahnya.
Menurutnya, fasilitas penimbangan kendaraan bermotor nantinya diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem transportasi darat yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. Pengawasan yang efektif juga diharapkan mampu mengurangi potensi pelanggaran ODOL di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
