Jakarta, Berita Aceh Jaya – Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., M.Ap., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum (PUM) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (15/1/2026), sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Rakornas tersebut digelar dalam rangka menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah pada pelaksanaan urusan pemerintahan umum, sekaligus mendukung program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Asta Cita.
Dalam kegiatan itu, Bupati Safwandi hadir bersama kepala daerah dari seluruh Indonesia, didampingi unsur perangkat daerah terkait. Rakornas menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Safwandi menilai Rakornas memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Melalui forum ini, pemerintah daerah dapat memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara tepat di daerah, sekaligus menjadi ruang untuk menyampaikan kondisi serta tantangan yang dihadapi di wilayah masing-masing,” ujar Safwandi di sela-sela kegiatan.
Rakornas tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga strategis, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Adapun materi yang dibahas meliputi arah kebijakan PUM, stabilitas sosial politik, penguatan ideologi Pancasila, hingga deteksi dini terhadap isu-isu strategis di daerah.
Melalui keikutsertaan dalam Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berharap dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan umum secara efektif dan selaras dengan kebijakan nasional serta kebutuhan masyarakat. (Adv)
