Selain membahas evaluasi dan optimalisasi penyaluran TKD, pertemuan tersebut juga mengulas berbagai kemungkinan skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung agenda pembangunan Kabupaten Aceh Jaya.
Terkait wacana pembiayaan gaji PPPK melalui APBN, hal tersebut masih menjadi alternatif pembahasan yang memerlukan kajian lebih lanjut serta penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat. Jika memungkinkan untuk diterapkan, skema tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan belanja daerah tanpa mengabaikan pemenuhan hak-hak pegawai PPPK.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Jaya, H. Masri, S.E., M.Si., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya, Inspektur Inspektorat Aceh Jaya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Jaya, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Aceh Jaya.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berharap hubungan koordinasi dengan KPPN Meulaboh semakin kuat, terutama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memastikan optimalisasi dana transfer, serta merumuskan strategi pembiayaan yang mampu menopang pembangunan daerah.
Pemkab Aceh Jaya berkomitmen menjaga kesehatan fiskal daerah agar APBK dapat dikelola secara lebih optimal, sekaligus memastikan program-program prioritas pemerintah tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Adv)
