Aceh Jaya, Berita Aceh Jaya – Anggota DPRK Aceh Jaya, Muhammad Jamin, menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Anggota DPR RI asal Aceh, Samsul Bahri Tiyong atau yang akrab disapa Bang Tiyong, terkait polemik Bendera Bintang Bulan yang kembali menjadi perhatian menjelang peringatan 4 Desember.
Dalam pernyataannya di Parlemen, Bang Tiyong menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan Bendera Aceh melalui komunikasi dan dialog antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara bijaksana agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Bang Tiyong menegaskan bahwa pengibaran Bendera Bintang Bulan yang merujuk pada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 harus dipahami dalam konteks kekhususan Aceh, bukan sebagai simbol kedaulatan yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kalau memang Aceh bagian dari NKRI, perlakukanlah warga Aceh sebagai warga negara Indonesia. Bendera Bintang Bulan yang dikibarkan warga Aceh sekarang itu mengikut dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Pemerintah Aceh dan DPRA sudah menganggap bendera itu sah sebagai bendera kekhususan Aceh, bukan bendera kedaulatan Aceh,” demikian penegasan Bang Tiyong.
Ia juga meminta Pemerintah Pusat kembali membuka ruang perundingan bersama Pemerintah Aceh untuk mencari penyelesaian yang permanen. Menurutnya, persoalan yang terus dibiarkan tanpa kepastian berpotensi memunculkan kesalahpahaman dan ketegangan di tengah masyarakat.
Bang Tiyong bahkan mengingatkan agar persoalan bendera tidak berkembang menjadi polemik yang lebih besar. Karena itu, ia berharap seluruh pihak mengedepankan kebijaksanaan dan menghormati kekhususan Aceh sebagaimana telah diatur dalam kerangka hukum yang berlaku.
“Saya sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat Aceh, wajib bersuara demi kepentingan rakyat Aceh, kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Jamin mengatakan bahwa persoalan Bendera Aceh seharusnya tidak terus dibiarkan menggantung. Ia berpandangan bahwa penyelesaian melalui dialog dan musyawarah merupakan langkah yang perlu dikedepankan agar tidak menimbulkan perbedaan pandangan yang berkepanjangan.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Tiyong di Parlemen. Persoalan Bendera Aceh ini jangan terus dibiarkan menggantung. Harus diselesaikan dengan duduk bersama, melalui dialog, bukan dengan ancaman,” ujar Jamin.
Menurut Jamin, masyarakat Aceh juga mengharapkan agar kekhususan daerah yang telah memiliki landasan hukum dapat dihormati dan dilaksanakan secara proporsional. Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap kekhususan Aceh tidak harus dipertentangkan dengan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Bagi kami rakyat Aceh, Bendera Bintang Bulan itu telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Itu merupakan bendera kekhususan Aceh, bukan bendera untuk memisahkan diri dari Indonesia. Aceh tetap bagian dari NKRI, dan kami bangga menjadi warga negara Indonesia,” ungkapnya.
Jamin menambahkan, kekhususan Aceh merupakan bagian penting dari perjalanan perdamaian yang perlu dijaga bersama. Karena itu, implementasi kekhususan tersebut harus berjalan seiring dengan semangat menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
